 |
| Maket Gedung DPRD Kota Balikpapan, rencana awal pembangunan di 2017 8 lantai, berubah jadi 5, hingga akhirnya sekarang rencana 3 lantai. |
60Menit.co.id, Jakarta | Pelaksana Proyek Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan yang pengerjaannya tiga tahap atau tiga tahun anggaran, dari 2023-2025, dengan dana ratusan miliar, ternyata adalah PT Unggul Sokaja (US) dan CV Sahabat Berkarya Bersama (SBB) dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint Operation (JO). US sebagai Leadfirm KSO, sedang SBB sebagai Anggota KSO.
Hal ini diketahui dari evaluasi harga yang dibuat kedua perusahaan untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Balikpapan di Tahap II tahun anggaran 2024. Sedang pemegang kontrak Konsultan Supervisi adalah PT ARRS Baru yang berkantor di Yogyakarta. Perusahaan pemenang tender sendiri, PT Unggul Sokaja, kantor pusatnya beralamat di Jakarta Timur. Direktur Cabangnya dijabat Yance Yohanis.
Diketahui, proyek yang bernilai fantastis dan prestisius ini awal mulanya muncul atas usulan DPRD setempat tahun 2017. Ketika itu, Walikota Balikpapan dijabat Rizal Effendi. Rizal, di sebuah media cyber, menyebut, pembangunan gedung dewan itu bukan usulan Pemkot Balikpapan. Konon, ia tak ingin disalahkan terkait rencana pembangunan kantor DPRD yang baru pada tahun anggaran 2017. Apalagi kondisi keuangan daerah waktu itu mengalami defisit.
Rizal mengaku, tak bisa menolak lantaran pembangunan gedung dewan yang baru itu merupakan usulan dari para wakil rakyat bukan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Bahkan kata dia, anggaran tersebut sudah masuk dalam APBD Kota Balikpapan 2017 yang disahkan senilai Rp 1,8 triliun. Gedung tersebut terkesan mewah karena bertingkat delapan. “Itu dewan mengusul di APBD 2017 seperti itu. Tentu itu dituangkan di APBD dan sudah dilakukan tapi soal pertimbangan bisa tanyakan ke dewan karena itu merupakan usulan dewan,” ujar Rizal.
Rizal menyatakan, tidak mengetahui apa pertimbangan dewan, sehingga pembangunan gedung dewan yang disebut-sebut akan menelan anggaran mencapai ratusan miliar itu, menjadi prioritas. “Memang itu dibahas sama-sama eksekutif dan legislatif, namun pertimbangannya ada di dewan,” katanya,
Gedung dewan baru ini rencananya ketika itu dibangun dalam tiga tahap, karena merupakan proyek multiyears. Dalam APBD Kota Balikpapan 2017 dana yang dialokasikan Rp 25 miliar dengan luas lahan dua hektar. Namun, dalam perjalanannya, pembangunan gedung baru dewan ini baru mulai terlaksana 2023 sampai sekarang. Tadinya rencana awal pembangunan berlantai 8, kemudian direvisi menjadi 5 hingga akhirnya 3 tingkat. Konon, untuk 8 tingkat dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp231 miliar.
“Proyek itu kan saya baca di berita kata PPKnya, bahkan Kadis PU Balikpapan ngomong masuk dalam monitoring KPK melalui program MCP tahun 2024. MCP ini melibatkan tiga unsur yaitu KPK, Kemendagri dan BPKP. Nanti kita lihat apakah dengan monitoring tiga lembaga ini untuk upaya pencegahan melalui program MCP proyek tersebut berjalan baik tanpa masalah. Tapi saya masih yakin dan berharap dengan MCP proyek tersebut bersih dari KKN dan hasilnya bagus,” ketus Drs. Tommy Tiranda dari LP3KN (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara). (red)