 |
| Somba Tonapa, SH., M.Kn., (foto : redaksi 60menit.co.id) |
60Menit.co.id, Jakarta | Kontroversi mengenai penetapan 33 pegawai pemerintah di lingkungan Pemda Toraja Utara jadi anggota PPK (Panitia Pelaksana Kecamatan) setelah melalui seleksi yang lalu oleh KPU setempat, mengundang tanggapan mantan Ketua GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Sulsel Dua Periode, Somba Tonapa, SH, M.Kn.
Kepada media ini, lewat pesan WhatsApp, siang ini (18/5), Somba mengatakan, masuknya para PNS dan PPPK itu menjadi PPK sudah pasti mengorbankan salah satu pekerjaan. Artinya, tidak maksimal untuk bekerja. Ia menduga mereka hanya sebagai alat untuk memenangkan petahana. “Kita waspadai PNS yg lolos PPK ke depan karena ini pasti ada gerakan dalam tubuh PPK kepada rekan rekan PPK yg lain,” ujarnya.
Sehingga, menurut Notaris kondang yang berdiam di Makassar ini, para anggota PPK asal PNS dan PPPK itu dipastikan tidak akan netral karena diduga membawa misi tertentu sesuai pesan sponsor. Somba juga mewanti-wanti para kepala lembang (red, desa) yang menurutnya rentan jadi alat petahana. Para kades itu bisa terancam surat-surat mereka soal dana desa tidak ditandatangani jika tidak mendukung petahana. (anto)