 |
| Gambar Ilustrasi Kekosongan Kursi Wakil Walikota Balikpapan (redaksi 60menit.co.id) |
60Menit.co.id, Jakarta | Sejak meninggalnya Thohari Aziz 27 Januari 2021, kursi Wakil Walikota (Wawali) Balikpapan mengalami kekosongan hingga saat ini. Sementara Pilkada 2024 dijadwalkan 27 Nopember mendatang. Ini berarti jabatan Wawali Balikpapan lowong nyaris satu periode. Rahmad Mas’ud selaku Walikota, praktis memimpin pemerintahan dan pembangunan di Balikpapan hanya sendiri.
Yang menarik, soal pengisian kursi Wawali setelah ditinggal Alm. Thohari. Posisi wawali ini menjadi hak dan milik PDI Perjuangan. Thohari sendiri sebelumnya Ketua DPC PDIP Balikpapan. Ia digantikan Budiono yang waktu itu menjabat Sekretaris DPC dan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan. Berdasarkan penelusuran awak media, ada kejanggalan di balik kekosongan kursi Wawali Balikpapan.
Pasalnya, Surat DPP PDI Perjuangan No. 5492/IN/DPP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Pencabutan Sekaligus Penetapan Rekomendasi baru terungkap, setelah mengendap selama 8 bulan. Surat DPP PDIP ke DPC PDIP Kota Balikpapan yang merekomendasikan Risti Utami Dewi Nataris untuk dijadikan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2021-2024 itu ditembuskan ke sejumlah pihak terkait.
Diantaranya, DPD PDI Perjuangan Provinsi Kaltim, Fraksi PDI Perjuangan Kota Balikpapan, Walikota Balikpapan, Ketua DPRD Kota Balikpapan, dan yang bersangkutan (Risti Utami). Dalam surat itu, DPC PDIP Balikpapan diinstruksikan untuk mengajukan Risti Utami Dewi Nataris sebagai Wakil Walikota Balikpapan dari PDI Perjuangan kepada Walikota Balikpapan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
Bahkan kepada seluruh jajaran partai DPC PDI Perjuangan di Kota Balikpapan, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan untuk mengamankan, menjalankan, dan memperjuangkan terpilihnya Risti Utami Dewi Nataris menjadi Wakil Walikota Balikpapan. Risti Utami adalah istri dari Alm. Thohari Azis. Terkait Surat DPP PDIP tersebut, Ketua Fraksi PDIP, Haris, mengatakan, pihaknya baru menerima surat itu dari Ketua DPC PDIP 6 Mei 2024.
“Maslah ini panli yg tahu pak dan ksb partai. Gimn klau tdk ada kordinasi dan diberitahu maslah surat dpp dr panlih atau ksb. Walaupun saya ketua fraksi,” demikian bunyi pesan Haris via WA, Rabu (29/5). Tak hanya membalas dengan WA pertanyaan konfirmasi, di hari yang sama, Haris langsung menelpon. “Tembusan surat ada. Kalau urusan surat-menyurat urusannya ada di DPC, KSB. Walaupun saya ketua fraksi, betul surat tembusan ada, tapi baru kami terima tanggal 6 Mei 2024,” ungkapnya.
 |
| Surat DPP PDI Perjuangan (foto sengaja diblur redaksi media 60menit.co.id) |
Haris mengaku, dirinya banyak mendapat pertanyaan soal proses pengisian kursi wawali. “Memang banyak orang bertanya kepada saya. Teman-teman fraksi juga nanya ke saya. Kok baru datang sekarang (surat, maksudnya). Terus apa yang mau dibicarakan ini, saya juga dapatnya baru,” ketus Haris di balik handphone. Ketua DPRD Balikpapan, H. Abdulloh, S.Sos, ketika dikonfirmasi, mempersilahkan menanyakan langsung ke Ketua DPC PDIP Balikpapan, Budiono.
“Silahkan tanyakan langsung saja ke pa Budiono yg juga pelaku dan aktor utamanya mas bro. Dan dia juga anggota pansel,” beber Abdulloh, lewat pesan WA. Sekwan Kota Balikpapan, Arfiansyah, ketika ditanya, merespon tidak jelas. Ia terkesan bingung sendiri menjawab pertanyaan konfirmasi soal surat DPP PDIP. Budiono sendiri ketika dikonfirmasi, lewat WA, menjawab enteng.
“Menjawabnya panjang, tp dasar pemilihan berdasarkan uu, peraturan pemerintah, pkpu dan tata tertib dprd serta rekomendasi dan kesepakatan partai koalisi selanjutnya di paripurnakan,” responnya. Menurut Budiono, sampai saat ini belum ada Berita Acara Kesepakatan partai koalisi dan Surat Walikota ke DPRD tentang dua nama yang diusulkan Dewan. “Sampai saat ini partai koalisi blm ada berita acara kesepakatan dan surat walikota ke dprd tentang 2 nama yg di usulkan dprd. Klu mau ketemu datang temui kami dpc/fraksi,” timpalnya kepada awak media.
Budiono menambahkan, rapat DPC dan Fraksi sudah dilaksanakan Oktober 2023. “Tp anggota fraksi banyak yg ijin jd mereka harusnya sdh tahu sejak lama,” kilahnya. Namun ini dibantah seorang dari kader yang juga legislator. “Ini dia undang rapat tp tdk diberitahu tujuan rapat utk bahas apa,” tegas kader yang enggan disebut namanya. Ketika ditanya alasan mengapa surat rekomendasi DPP PDIP baru disampaikan ke Fraksi 6 Mei 2024, hingga berita ini rilis, Budiono tidak menjawab.
(anto)