 |
| Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Suwanto, umumkan Budiono sebagai Calon Wakil Walikota Balikpapan menggantikan almarhum Thohari Aziz untuk mendampingi Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Kamis (27/1/2022). |
60Menit.co.id, Jakarta | Sejumlah kader berlambang kepala banteng di internal DPC PDIP Kota Balikpapan, khususnya jajaran PAC, mempertanyakan kebenaran adanya Surat Pencabutan Mandat Rekomendasi Cawawali Balikpapan Budiono oleh DPP PDI Perjuangan. Pasalnya, hingga saat ini, bukti fisik rekomendasi itu, menurut sumber di internal PDIP Balikpapan, tidak jelas keberadaannya. Budiono selaku Ketua DPC PDIP Balikpapan sejauh ini juga tidak transparan menunjukkan surat pencabutan rekomendasi itu di depan jajaran pengurus DPC PDIP setempat.
Sebelumnya, mandat rekomendasi DPP PDIP yang diberikan kepada Budiono untuk menjadi Cawawali menggantikan Alm. Thohari Aziz, diajukan ke Panlih (Panitia Pemilihan) awal 2022. Namun, dalam perjalanannya, Budiono pada sebuah media online, 14 Oktober 2023, menyatakan, rekomendasi itu telah dicabut oleh DPP PDIP, bukan karena dirinya mengundurkan diri dari pencalonan.
“Pencabutan dan pengalihan rekomendasi itu juga sudah dialihkan ke orang lain dan sudah ditembuskan ke Walikota dan DPRD Kota Balikpapan Rabu 4 Januari 2023,” jelas Budiono di media tersebut. Calon wawali yang lain selain Budiono adalah Risti Utami Dewi dari Partai Golkar. Risti adalah istri dari Alm. Thohari Aziz. Dikonfirmasi ada-tidaknya surat DPP PDIP mencabut rekomendasi itu seorang dari kader malah heran.
“Nah....itu yg menarik untuk dicermati, bahasanya Budiono begitu di media namun di fraksi tidak pernah disampaikan hal itu. Hal itu berbanding terbalik saat dapat rekom yg justru bukan hanya fraksi tp struktural Partai ikut mendengar dan menyaksikan pengumuman menerima Rekom dari DPP yg langsung saat itu dibacakan Sekretaris DPD mbak Nanda,” ujar seorang dari kader dari unsur PAC PDIP Balikpapan, via WhatsApp (WA), Jumat (22/3).
Berbeda disampaikan Ketua DPRD Kota Balikpapan, H. Abdulloh. Pihak DPRD setempat beranggapan jika Budiono mengundurkan diri dari pencalonan. Hanya saja, pengunduran diri yang bersangkutan masih berupa surat tembusan dari DPP PDIP ke Ketua DPRD Kota Balikpapan ataupun Panitia Pemilihan Balon Wawali Balikpapan DPRD Kota Balikpapan. Sementara itu, Budiono ketika dikonfirmasi kembali, lewat WA, Jumat (22/3), tidak merespon. Akhirnya, sebagian dari kader meminta surat pencabutan rekomendasi itu agar ditelusuri ke DPP.
“Bisa dicek di registrasi surat keluar di DPP. Bukan kita tidak percaya. Kalaupun surat itu ada, kita perlu lihat keabsahannya,” ucap kader lain yang enggan disebut namanya. Pengecekan benar-tidaknya surat pencabutan itu, tambahnya, juga dimaksudkan untuk mengakhiri polemik seputar kontroversial pencabutan mandat rekomendasi calon wawali Budiono. Apalagi ada calon wawali yang lain dari Partai Golkar, yang harusnya diberi kesempatan dan berhak dipilih. Bukan digantung berlarut-larut seperti sekarang ini.
(anto)