WASINDO Minta Kapolri, Buktikan Dugaan Gratifikasi Komjen Agus Andrianto di Tambang Ilegal Kaltim
-->

Advertisement Adsense

WASINDO Minta Kapolri, Buktikan Dugaan Gratifikasi Komjen Agus Andrianto di Tambang Ilegal Kaltim

60 MENIT
Minggu, 04 Desember 2022

Drs. Tommy Tiranda, Direktur Eksekutif Wasindo.


60MENIT.co.id, Jakarta | Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, sudah waktunya melakukan pembersihan di jajaran Polri dengan menindak tegas oknum anggotanya yang bermain-main dan bertindak di luar kewenangannya, seperti mengambil kesempatan dan menyimpang dari prosedur atau protap serta melanggar disiplin anggota Polri. Hal ini dilontarkan Direktur Eksekutif Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia) Drs. Tommy Tiranda, ketika dimintai tanggapannya atas berbagai peristiwa hukum terkait kinerja dan profesionalisme Polri belakangan ini. 


Peristiwa hukum dimaksud, mulai dari kasus yang dialami mantan Kadiv Propam Polri Fredy Sambo hingga dugaan setoran tambang ilegal yang diduga menyeret Komjen Pol Agus Andrianto, seperti diungkapkan Ismail Bolong lewat tayangan video yang sempat viral. Kata Tommy, informasi atau laporan itu agar tidak menjadi bola liar, harus dibuktikan melalui upaya hukum. "Kalau ini merupakan temuan, apalagi saya dengar sudah pernah diBAP dan dilaporkan secara resmi ke pimpinan Polri ya harus ada tindak-lanjut. Berarti selama ini kasus ini hanya didiamkan, tanpa tindak-lanjut ada apa," ujarnya. 


Karena itu, jurnalis senior ini meminta Kapolri segera membentuk tim independen untuk memeriksa siapapun yang diduga terlibat termasuk Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. "Kapolri tidak boleh tenggang rasa dan sungkan-sungkan memproses masalah ini. Kembalikan kepada profesionalisme Polri, bahwa siapapun yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau perintah undang-undang. Tidak ada yang kebal hukum,"  beber Tommy lagi. 


Terkait rendahnya citra Polri belakangan ini, Pimpinan WASINDO ini meminta agar dilakukan pembersihan hingga ke daerah. Mulai Polda, Polres hingga Polsek. "Pengawasannya sampai tingkat Polsek. Biasanya yang rawan itu di daerah, karena mungkin merasa jauh dari pengawasan sehingga yang terjadi bisa saja penyimpangan dari tugas," jelas Tommy. Ia minta warga masyarakat di daerah agar membantu pimpinan Polri dalam memantau kinerja anggotanya di lapangan. Terutama bagi para aktivis dan media. Pihaknya juga, tambah Tommy, akan ikut memantau. Seperti di beberapa lokasi penambangan di Luwu Timur serta daerah lain. 


(red)