 |
| Begini sampel kondisi rabat beton jalan proyek dana aspirasi dewan pusat di Palopo. Sudah terkupas alias rusak permukaannya. (dok ist) |
60MENIT.co.id, Makassar | Fungsi pengawasan DPRD apalagi DPR RI, memang harus berjalan. Bukan hanya fungsi budgeting dan fugsi legislasi. DPR sebagai lembaga wakil rakyat tentu tidak hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di Dapilnya, tapi mengawal atau mengawasi tindaklanjut dari yang diperjuangkan yakni program kegiatan atau proyek pisik.
Seperti pada proyek pisik tahun 2021 yang konon dibiayai dari dana aspirasi dewan melalui Anggota DPR RI, Sarce Bandaso. Proyek senilai 3 miliar berupa pekerjaan talud dan rabat jalan ini berada di tiga kelurahan dalam Kota Palopo. Ke-3 Kelurahan ini adalah Kelurahan Tomarundung, Mungkajang, dan Kelurahan Tompotikka. Tiga kelurahan ini, masing-masing mendapatkan 1 miliar. Namun dalam pelaksanaannya proyek tersebut dilaporkan warga diduga menyalahi bestek.
"Talud kurang lebih 200 m dan rabat beton ketebalannya paling 7-10 cm dari yang seharusnya 20 cm. Lokasinya berada di tiga kelurahan yaitu kelurahan Tomarundung, Mungkajang, dan kelurahan Tompotikka. Tahun 2021 dan selesai Maret 2022," ujar seorang dari warga Palopo yang enggan disebut namanya, baru-baru ini. Selain itu, pekerjaan dilakukan tanpa memberdayakan warga lokal.
"Bisa dihitung itu habis paling sekitar lima ratusan jt ji br kerja bkn manual tp pake alat berat bkn tng manusia pengecoran di borongkan k org timor ini tdk boleh terjadi sd pelanggaran ok," beber warga ini. Ia bahkan mengungkap, ada kesan proyek tersebut seolah memakai tenaga kerja lokal padahal tidak. "Bro ada RW tdk terima uang tdk bertandatangan tapi di palsukan tandatangannya banyak tanda tangan palsu. Ada rw ku dan daftar tng kerja fiktif," ungkapnya lewat WA.
Warga ini pun mengirim foto kondisi proyek rabat jalan yang dikerja tersebut kepada awak media ini. Dari gambar terkirim, permukaan jalan yang habis dirabat itu tampak terkupas alias rusak. Sang Legislator, Sarce Bandaso, ketika dihubungi, per WA, malah mempersilahkan untuk mengkonfirmasi hal ini kepada ketua dan bendahara BKM. "Tabe kita konfirmasi dgn ketua dan bendaharaxa. Krn saya cuman menurunkan anggaran sekalian kita tanya jg pasilitatorxa kemarin," ucap Sarce tanpa menyebut nomor yang bisa dihubungi.
Ketua BKM, Daniel Ramba, saat dikonfirmasi melalui WA, baru-baru ini, tidak menjawab. Ditunggu beberapa menit bahkan jam hingga berita ini rilis, tidak direspon. Status info pesan yang dikirim hanya dibaca dengan klik warna biru. Bendahara BKM, Kiki Tresna Yanti, ketika dihubungi hari ini (21/9), juga tidak menjawab. Pesan WA hanya dibaca. Dimintai tanggapannya mengenai hal ini, Direktur Eksekutif WASINDO (Pengawas Independen Indonesia) Drs Tommy Tiranda, meminta agar hal ini diusut tuntas.
(red)