 |
| 60menit.co.id |
60MENIT.co.id, Makassar | Temuan YAPITO (Yayasan Peduli Tondok Toraya) tentang proyek jalan yang asal kerja, beberapa waktu lalu, seperti diberitakan media ini sebelumnya, terus jadi penelusuran pihak YAPITO. Penelusuran ini untuk mempertegas dugaan penyimpangan yang terjadi di balik pelaksanaan proyek yang bernama Peningkatan Jalan Sarambu-Pedamaran ini. Lokasi proyek ini berada di Kecamatan Nanggala.
Nilainya sebesar Rp4,9 miliar dari APBD 2021 dengan kontraktor pelaksana atas nama PT Total Karya Cemerlang. Melihat kondisinya di lapangan, proyek ini tampak asal dikerja. "Perencanaannya sangat buruk. Konstruksinya tidak betul, karena bahu jalan tidak bagus pemadatannya sehingga betonnya menggantung. Ini asal jadi. Belum selesai masa pemeliharaan sudah rusak," demikian kata Ketua YAPITO, Drs. Rony Rumengan, seperti dilansir lalu.
Namun, menurut staf yang juga petugas lapangan perusahaan pelaksana, Gunawan, pekerjaan pentalutan memang tidak ada dalam perencanaan, sehingga yang terjadi hasil pekerjaan seperti yang dilihat di lapangan. "Sudah begitu pak karena memang tidak ada dalam perencanaan soal pentalutan. Tidak ada anggarannya. Tapi dari kami, kami akan tetap perbaiki sekalipun tidak sama jika dianggarkan," jelas Gunawan.
Marwanto, PPK DAK proyek tersebut, berulang kali dihubungi lewat WhatsApp (WA), hanya bungkam dan terkesan cuek. Awak media berusaha menghubungi yang bersangkutan lewat rekan kerjanya di Dinas PUPR Toraja Utara, Benyamin Ro'son, untuk disampaikan agar bersedia dikonfirmasi, tetap tidak ada jawaban. Ini menimbulkan pertanyaan serta memantik kecurigaan. Akibatnya, sejumlah pihak memberi komentar bernada miring.
Mulai dari soal pengawasan, cara pelaksanaan hingga ke urusan penegakan hukum. Seperti dilontarkan Mayjen TNI (Purn.) Andarias Pongbija lewat pesan singkat melalui WA. "Sistem pengawasan memang musti berjalan hingga ada tindaklanjut temuan," ungkapnya. Juga Dani Parura, komentarnya lebih ke soal mentalitas aparatur. "Wauu...Negara kalau diurus mental-mental ginian mau kemana negara kita sementara negara berkembang lainnya berpacu masuk 5.0 dan menuju ke sistem digital 6G," tutur Dani.
Sedang Marthen Tammu, warga Toraja lain yang berdiam di Rantepao, mengapresiasi kontrol sosial media. "Mantap bang, biar para mafia proyek bisa tahu diri," ketusnya. Begitu pun, komentar mantan Kepsek SMAN 2 Toraja Utara, Drs. Pither Salempang, yang menekankan proyek tersebut diperbaiki sebelum diserahkan. "Ini perlu disampaikan kepada pemborong untuk pemeliharaan sebelum diserahkan," ucapnya mengingatkan. Beda dengan komentar Daniel Tonapa Masiku yang meminta agar masalah proyek itu dilaporkan ke pihak berkompeten. "Laporan ke Kejati bos," tandasnya singkat.
(anto)