60menit.com, Sukabumi - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sukabumi, Jawa Barat ikut berperan membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19.
"Pandemi COVID-19 telah berdampak kepada seluruh sektor salah satunya ekonomi. Maka dari itu KAHMI yang berisi kaum intelek membuat program untuk membantu pemerintah meningkatkan kembali perekonomian khususnya masyarakat," kata Ketua MD KAHMI Sukabumi Ade Dasep Zainal Abidin di Sukabumi, Kamis.
Menurutnya, ada beberapa program andalan KAHMI dalam meningkatkan perekonomian warga seperti pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan batas pengembalian yang cukup lama.
Bertepatan dengan hari jadi ke-54 KAHMI ini, pihaknya fokus dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi secara ekonomi. Apalagi dampak COVID-19 seperti sekarang ini terhadap ekonomi jelas dirasakan.
Bahkan pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota sudah bekerja keras bagaimana menangani masalah perekonomian warga mulai dari pemberian bantuan sosial, tambahan modal usaha hingga hibah untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta.
Pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam memulihkan perekonomian warga, tentunya KAHMI akan ikut berperan dan sudah menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentang pemberian bantuan modal tanpa bunga, pihaknya pun turut melakukan hal yang sama, dengan bergotong royong menambah modal usaha bagi masyarakat.
"Bantuan yang diberikan itu dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga, sehingga warga tidak terbebani dan pengembaliannya bisa kapan saja sesuai kemampuan," tambahnya.
Ade yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi mengatakan peningkatan modal untuk UMKM bisa mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat, apalagi warga di Kota dan Kabupaten Sukabumi mayoritas usahanya bergerak di bidang usaha mikro dan kecil.
Bantuan yang diberikan bisa langsung kepada pelaku usaha atau memberikan modal usaha kepada warga yang terdampak COVID-19 seperti korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, pihaknya juga masih banyak program lainnya dalam hal perekonomian, tapi dalam pelaksanaannya tidak harus secara serempak, namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini agar program yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.