60menit.com, Garut - Pemekaran kabupaten baru Garut Selatan sudah terlihat titik terang dengan adanya kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat ke Bupati Garut.
Warga masyarakat Garut Selatan yang sempat menanyakan kapan akan adanya pemekaran Garut Selatan akan dilaksanakan, setelah sekian lama menunggu sebuah kepastian.
Seperti yang diutarakan Dedi Kurniawan waraga masyarakat Garut Selatan saat di temui 60menit.com. "Saya warga garut selatan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Garut H. Rudy Gunawan beserta DPRD Garut yang sudah memparipurnakan persetujuan DPRD dan Bupati Garut untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten garut selatan," katanya.
Kemarin Senin (10/8/2020) komisi I DPRD jabar melakukan kroscek sekaligus mengecek keziapan daerah yaitu kabupaten Garut selaku kabupaten induk calon daerah persiapan kabupaten garut selatan.
"Kabupaten garut selatan sudah kami tunggu sejak 19 tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2001, mengingat beban anggaran dan wilayah kabupaten garut sangat berat, kabupaten garut mempunyai kecamatan 42 dg jumlah penduduk mencapai 3 jt jiwa. Sementara kalau kita tengok jawa tengah dan jawa timur rata2 per kabupaten/kota kurang lebih rata2 jumlah penduduknya rata rata 1jt per kabupaten kota. Idealnya garut jadi 3 daerah otonomi yaitu kabupaten garut, kota garut dan kabupaten garut selatan, shingga rata2 penduduk 1 juta," Kata Dedi.
Dengan adanya ditunda-tundanya pemekaran maka wilayah selatan makin banyak ketertinggalan diseluruh sektor termasuk sektor pelayanan publik yaitu pemerataan guru dan tenaga kesehatan di selatan sangat minim.
"kami berharap pemerintah jokowi lebih serius lebih fokus ngurusin urusin pemelaran seduai dg amanat uu no 23 tahun 2014. Jgn sampai pemerintah pusat hilang arah haluan penataan daerah sebagai wujud kongkrit pemerataan pembangunan dari pusat ke daerah," tambah Dedi Kurniawan yang juga anggota Presidium Masyarakat Garut Selatan.
Pemekaran Kabupaten Garut Selatan Bupati Garut H. Rudy Gunawan menyiapkan anggaran yang besar tidak sedikit untuk pembangunan pendopo dan infrastruktur yang akan dibangun menunjang berjalannya roda pemerintahan di Garut selatan kedepannya.
"Kami menolak alasan kemampuan Keuangan negara yang menyebabkan berlarut-larutnya proses pemekaran wilayah sementara berapa ratus triliyun proyek nasional yang mangkrak gak jelas ujungnya seperti apa, sebelum ada reaksi politik dari daerah-daerah mengultimatum pemerintah pusat seperti melalukan pembangkangan sosial atau gerakan2 politik lainnya karena merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat," pungkasnya.