60menit.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram merupakan permasalahan klasik yang selalu timbul setiap tahunnya. Ini terjadi karena, gas melon yang notabene menjadi hak masyarakat miskin, justru digunakan kelompok masyarakat mampu.
"Malu dong, masa masyarakat dari golongan berada masih pakai gas melon. Harusnya masyarakat berada tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat miskin," kata Mamit dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (4/8).
Karena masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas masih menggunakan gas melon, stoknya sering habis di tengah jalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan. Kelompok masyarakat ekonomi lemah yang berhak pun dirugikan.
Biasanya, kata Mamit, kelangkaan akibat tidak adanya pembatasan distribusi.
“Masyarakat mampu, masih banyak kedapatan menggunakan elpiji ukuran 3 Kg. Ini juga terjadi karena disparitas harga dengan elpiji non subsidi yang masih besar,” ujar pengamat energi ini.
Mamit berharap, kelompok masyarakat mampu, tidak menggunakan gas elpiji 3 Kg karena merugikan kelompok masyarakat ekonomi lemah.
Seperti para pedagang kecil yang memang lebih berhak mendapatkan gas elpiji 3 Kg.
Jika kelompok masyarakat mampu masih bandel menggunakan gas elpiji 3 Kg, bisa dipastikan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas, akan jebol. Ujung-ujungnya justru memberatkan Pertamina dan keuangan negara.
“Setiap kali over, maka ini menjadi tanggungan Pertamina. Sementara ketika kuota jebol dan terpaksa ditambah oleh Pertamina. Belum tentu juga diganti pemerintah karena masih perlu dihitung selisihnya dan tergantung audit BPK," jelasnya.
Dia berharap masyarakat tidak panik, karena Pertamina juga selalu bergerak cepat jika terjadi kelangkaan. Meski begitu, Mamit mendorong masyarakat beralih ke produk-produk gas lain terutama nonsubsidi.
"Pertamina saya kira pasti sigap dengan melakukan operasi pasar untuk daerah yang terjadi kelangkaan sampai kondisi normal kembali," ujarnya.
Dia memperkirakan jika beban subsidi naik terus, akan menyebabkan beban kekuangan negara bisa terganggu. Apalagi, ditambah saat ini 70% elpiji masih impor. Jika subsidi terus, maka defisit transaksi berjalan akan semakin tinggi.
“Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg di mana salah satunya adalah distribusi tertutup. Ini lebih jelas asalkan datanya beneran tepat sasaran. Jangan sampai ada kesalahan data," pungkasnya.